Belajar dari Krisis Ekonomi Asia 1997 – 1998, UMKM Menjadi Salah Satu Penguat Ekonomi

Krisis ekonomi tahun 1997-1998 mungkin terdengar akrab telinga kita dengan sebutan ‘krisis moneter’. Berawal dari Thailand, kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, hingga Korea selatan.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sendiri, diawali dari jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Belum lagi bank-bank kehabisan modal karena banyaknya kredit yang macet. Alhasil, muncullah kebijakan penutupan terhadap 16 bank swasta nasional, tapi naasnya, kebijakan ini malah memperburuk ekonomi kala itu. Sangat sesuai dengan pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tangga pula’.

Merujuk pada data Bank Indonesia, krisis moneter periode 1997-1999 kala itu memang mengalami depresiasi rupiah hingga mencapai 600% dalam kurun waktu satu tahun, dari Rp2.350 menjadi Rp16.650 per 1 USD. Bayangkan, di tahun 2020 saja dolar yang mencapai 16 ribu rupiah sangat terasa penurunan nilai tukarnya, apalagi di tahun 1997-1998.

Depresiasi yang terjadi ini bukan hanya mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah saja, tapi juga berpengaruh pada kelangkaan likuiditas, laju inflasi impor, dan kemacetan sektor riil berupa penutupan banyak pabrik yang bahan bakunya harus diimpor. Akibatnya, krisis Asia yang terjadi kala itu membuat Indonesia yang mengalami sejarah krisis keuangan paling buruk dibandingkan negara lainnya.

Namun, di setiap hal buruk tentu ada hikmah dan pelajaran penting yang bisa diambil, salah satunya pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan jadi diatur secara lebih ketat dan transparan. Juga adanya regulasi yang mengatur kewajiban rasio ketercukupan likuiditas bagi perbankan. Belum lagi pemerintah bukan hanya membatasi utang jangka pendek saja, tetapi juga memiliki instrumen lindung nilai untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kurs rupiah secara tiba-tiba hingga pembatasan rasio utang terhadap PDB.

Beberapa pelajaran penting lainnya yang bisa diambil akibat krisis ekonomi tahun 1997-1998, yaitu:

  • Indonesia tidak terlalu bergantung lagi pada ekspor, sebab nilai pangsa ekspor dalam negeri tidak mencapai setengah dari PDB.
  • Sektor perbankan dan juga sektor finansial tidak mengalami dampak seberat negara lain karena tingkat keberuntungannya tidak sedalam negara lain.
  • Penurunan indeks bursa saham tidak terlalu memberikan pengaruh pada gejolak ekonomi di Indonesia karena pelaku pasar saham hanya sebesar 0,5% dari penduduk yang ada di Indonesia.
  • Ekonomi Indonesia dikatakan self sustaining economy, karena Indonesia memiliki potensi pasara domestic yang sangat besar sehingga menjadi sebuah keunggulan kooperatif tersendiri untuk dalam negeri.

Alhasil, meskipun pasar ekonomi global tengah mengalami kontraksi, Indonesia bisa berhasil mengelola permintaan pasar domestik dan menjaga daya beli masyarakatnya. 

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa Indonesia sanggup mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah krisis ekonomi global. Serupa dengan keadaan ekonomi di tahun 2020 yang terhantam pandemi COVID-19 hingga membuat Indonesia berada di ujung tombak resesi. Perputaran roda dari transaksi jual beli dalam negeri menjadi salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah krisis.

UMKM Menjadi Penguat Ekonomi Indonesia

Menariknya, di tengah krisis ekonomi global, faktanya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi modalitas ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis ekonomi global. UMKM ini memang terlihat pejal dalam menghadapi krisis kala itu, tapi juga sanggup survive sedemikian rupa di tengah resesi global.

Menurut Rohmad Hadiwijoyo, Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies, UMKM memang belum signifikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tapi UMKM juga mampu berperan penting sebagai backbone dan buffer zone yang membuat Indonesia selamat dari keterpurukan ekonomi yang tak terkendali.

Berdasarkan data BPS, setelah krisis ekonomi 1997-1998, faktanya UMKM memang tidak berkurang, melainkan terjadi peningkatkan, bahkan di tahun 2012 tercatat terjadi penyerapan 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja. Tahun 2012 jumlah total pengusaha di Indonesia tercatat ada 56.539.560 unit atau 99.99%, sisanya 0,01% atau 4.968 merupakan usaha besar.

Bukan hanya itu saja, pada tahun 2016-2017, jumlah pelaku usaha masih didominasi oleh UMKM. Berdasarkan data dari situs Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (depkop.go.id), total jumlah pelaku usaha mencapai 61.655.547 unit di tahun 2016 dengan kategori pelaku UMKM sebesar 99,99%.

Selain itu, terjadi serapan tenaga kerja dari UMKM yang mencapai 97,04% atau 112.828.610 jiwa. Sisanya sebesar 0,01% dengan serapan tenaga kerja sekitar 3.444.746 jiwa dari usaha besar. Pada tahun 2017, masih terjadi kenaikan jumlah pelaku usaha kategori UMKM dan penambahan jumlah serapan tenaga kerja. 

Bahkan, di tahun 2020 meskipun UMKM dihantam habis-habisan oleh pandemi Corona, UMKM masih sanggup berlayar di tengah terjangan badai.

Melihat data di atas, bisa dibilang, Indonesia sebenarnya sudah mempunyai basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dengan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. 

UMKM terbukti kuat menghadapi krisis ekonomi, sebab memiliki perputaran transaksi yang tergolong cepat dan menggunakan produksi domestik yang bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pemerintah Menyadari Potensi UMKM

Potensi UMKM ini juga sudah diakui oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk naik kelas.

Bahkan, dalam program pemulihan ekonomi (PEN) untuk UMKM, diberikan oleh pemerintah dengan cara pemberian jaminan modal kerja dan intensif perpajakan, restrukturisasi kredit, hingga subsidi bunga pinjaman. Dilansir dari Kementerian Keuangan, dana yang dialokasikan untuk skema pemulihan ekonomi tersebut mencapai Rp123,46 triliun di tahun 2020.

Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan. Selain itu, untuk meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, pemerintah telah melakukan penjaminan modal kerja UMKM hingga Rp 10 miliar melalui PT Jamkrindo dan Askrindo (Persero).

Dengan demikian, keberadaan UMKM menjadi salah satu fundamental perekonomian nasional yang kuat untuk Indonesia. Sebab, sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 hingga krisis ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Corona, UMKM terbukti tahan banting meskipun harus ‘pontang-panting’ hingga menjadi salah satu penguat ekonomi di Indonesia.