Investasi Asing Masih Sulit Masuk ke Indonesia, Mengapa?

Kebijakan yang mengatur masuknya investasi asing di Indonesia ditargetkan bisa mendatangkan banyak investor dari luar negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Faktanya, memang terjadi fluktuasi dari realisasi investasi asing atau Foreign direct Investment (FDI) di Indonesia sejak 2015 hingga 2019. Bahkan, pada tahun 2018 sempat terjadi kontraksi. FDI terhadap total realisasi terus anjlok dan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Kondisi pandemic COVID-19 di Indonesia, membuat kebanyakan wilayah harus melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang memengaruhi aliran modal asing ke tanah air. Dampaknya, pembangunan infrastruktur banyak yang tertunda hingga terhenti karena pemerintah harus memprioritaskan usaha untuk menekan angka kasus infeksi virus corona.

Kondisi Iklim Investasi Asing di Indonesia

Menurut Badan koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, tercatat bahwa realisasi FDI di kuartal II tahun 2020 mencapai angka Rp97,6 triliun, atau menurun sebesar 6,96% (YoY). Kemudian total realisasi investasi asing di paruh tahun pertama ini hanya menyentuh angka Rp195,6 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 8,1% (YoY) dari semester pertama tahun lalu yang berhasil mencapai angka Rp212, 8 triliun.

Memang, banyak faktor yang memengaruhi alasan investor asing untuk mau menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini bisa meliputi stabilitas makro, faktor nilai tukar, ketenagakerjaan, regulasi, hingga ukuran ekonominya. Indonesia di mata investor asing, terkenal dengan aturan tumpang tindihnya dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Indonesia diyakini memiliki iklim investasi yang kurang ramah, sehingga memunculkan stigma yang kurang bagus dan kurang kompetitif dalam menggaet para investor. Indonesia bahkan tercatat dalam survei Bank Dunia yang bertajuk Global Investment Competitiveness atau GIC, sebagai salah satu yang masuk dalam jajaran negara paling restriktif dalam penanaman modal asing.

Global Investment Competitiveness (GIC) mencatat beberapa negara berdasarkan tingkat restriksinya, yaitu:

  1. Indonesia (0, 31)
  2. Malaysia (0,25)
  3. Tiongkok (0,25)
  4. India (0,21)
  5. Meksiko (0,19)
  6. Vietnam (0,13)
  7. Brasil (0,09)
  8. Turki (0,06)

Berdasarkan data tersebut, diketahui skor Indonesia memang yang paling tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa Indonesia belum terbuka dan ramah terhadap investor asing.

Peran investasi asing padahal sangat penting bagi perekonomian. FDI yang menanamkan modalnya dalam suatu negara dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sekitar untuk mendapatkan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan.

Investor asing yang masuk juga bisa membuat kompetisi di pasar untuk memicu terjadinya inovasi yang membuat banyaknya barang dan jasa menjadi relatif lebih murah karena daya beli masyarakat pada akhirnya akan meningkat.

Jika sudah terjadi investasi seperti ini, maka industri akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling inovatif dan efisien. Belum lagi kehadiran investor asing bisa menjadi media transfer teknologi yang mendongkrak produktivitas masyarakat lokal.

Keresahan Investor Asing Menanam Modal di Indonesia

Menurut survei dari Bank Dunia, ada satu masalah utama yang menjadi penghambat aliran masuk FDI di Indonesia, yaitu dalam perolehan izin. Sebenarnya memang hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara berkembang lainnya.

Selain masalah perizinan, investor juga meresahkan harga teknologi dan produk karena kebijakan yang ada begitu tumpang tindih dan berbelit-belit, sehingga secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap hal tersebut.

Belum lagi masalah ketidakpastian peraturan tetap hingga adanya risiko politik. Sebab, survei GIC 2019 menunjukan sebesar 90% responden Indonesia menganggap perlindungan investasi terhadap risiko politik sebagai hal yang penting atau sangat penting.

Selain itu, menurut John Gardner, mantan Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat, hal yang menjadi penghambat perusahaan AS untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah banyaknya regulasi di pemerintahan pusat yang harus dilalui para investor terlebih dahulu agar memperoleh izin. 

Yes, lagi-lagi tentang masalah izin.

Menurutnya, data menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia memang sangat kurang mendukung perusahaan-perusahaan asing, salah satunya AS, untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian USAID, ada sebanyak 15 ribu peraturan di tingkat menteri yang berkaitan investasi, dan 95% di antaranya baru disahkan pada tahun 2010. Bukan hanya di pemerintah pusat, hambatan juga terjadi pada para investor yang datang dari aturan pemerintah daerah. Hal ini juga dinilai bisa sangat berbahaya dalam upaya menarik investor.

Indonesia memang harus berbenah kembali untuk menggaet banyak investasi asing dalam mendongkrak ekonomi domestik. Caranya bisa dengan pembuatan kebijakan regulator yang secara berimbang dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Keadaan di masa pandemi Corona ini harus dimanfaatkan untuk menggaet lebih banyak investasi asing ke Indonesia, khususnya investor pabrikan yang mau relokasi dari Tiongkok.

UU Cipta Kerja Sebagai Jawaban Keresahan Investor?

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah Indonesia yang menuai pro kontra itu sebagian besar disambut baik oleh para investor asing, salah satunya Amerika Serikat. 

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memangkas berbagai aturan yang sebelumnya menghambat investasi, utamanya investasi asing. Sebanyak 1200 pasal telah dipangkas, dan hal ini membuat kemajuan birokrasi lebih lanjut. 

Secara keseluruhan, UU Cipta kerja memang terdiri atas 11 klaster yang di antaranya berisi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, administrasi pemerintahan, pengenaaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, hingga mengatur tentang kawasan ekonomi khusus.

Namun, pemerintah Indonesia juga perlu terus berupaya untuk menaikan peringkat kemudahan dalam berbisnis, atau ease of doing business (EODB), agar dapat menarik investasi asing secara inklusif. Peringkat Indonesia saat ini masih berada pada urutan ke-17 dari 190 negara, dan ini berarti kita telah jauh tertinggal dari para negara tetangga loh, seperti Malaysia dan Vietnam.
Harapan pemerintah, dengan terciptanya UU Cipta Kerja yang telah disahkan tahun 2020, bisa menjawab keresahan para investor hingga menarik banyak investasi asing masuk ke Indonesia. 

Bagaimana menurutmu?