Modal Asing: Sejarah dan Perjalanannya di Indonesia

Modal asing memiliki sejarah panjang dari perjalanannya di Indonesia hingga saat ini. Bahkan, investasi asing ini sudah dikenal dan ada sejak zaman kolonial Belanda loh! 

Tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda kala itu menghapus sistem rodi atau tanam paksa dan mengesahkan sebuah Undang-Undang Agraria yang isinya mengatur sistem sewa lahan komunal pada pengusaha swasta. Peraturan ini dibuat demi menarik penanam modal asing agar terjadi percepatan pemulihan ekonomi setelah perang Jawa di tahun 1825-1830. Kebijakan itulah yang lantas membuka pintu investasi menjadi terbuka sangat lebar. 

Bisa dibilang, itulah awal mulanya pemerintah kolonial mengawali kecanduan Indonesia pada investor modal asing yang tidak berubah hingga kemerdekaan telah diraih, hampir 150 tahun sampai saat ini. Modal asing tetap menjadi sumber dana yang digunakan untuk pembangunan yang dipelihara Soekarno, lalu dimanfaatkan pada masa Orde Baru, hingga tak berhenti sampai sekarang.

Awal Mula Modal Asing

Banyak orang menyebut bahwa investasi asing baru dimulai ketika UU Agraria disahkan. Namun, ada penelitian lain yang menunjukkan, bahwa modal asing ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum disahkannya undang-undang tersebut. 

Menurut penelitian sejarawan Vincent Houben, salah satunya, ternyata terungkap bahwa investasi asing sudah sejak abad ke-19, karena tanah di Jawa Barat pernah dikelola oleh para pengusaha Eropa dan Tiongkok, lantaran praktik jual beli tanah yang dilakukan di masa Daendels dan Raffles.

Walaupun kala itu, ada larangan penyewaan tanah lungguh yang dilakukan pemerintah kolonial, tapi pada tahun 1827 nyatanya praktik tersebut berlangsung kembali. Masalah kontrak sewa tanah ini, tahun sebelumnya, bahkan dikaitkan dengan adanya kerusuhan besar di Jawa yang kala itu berlangsung lima tahun. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pemerasan tenaga petani dan tanahnya yang digadaikan oleh elite pribumi kepada pengusaha asing.

Tahun 1870-1880

Terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1870, yaitu penghapusan Sistem Tanam Paksa dan juga pembukaan Terusan Suez. Hal inilah yang menjadi gelombang besar pertama modal Eropa ke Hindia Belanda. Beberapa perusahaan dagang dan bank banyak didirikan di beberapa kota sekitar tahun 1860 dan 1880. Tercatat perusahaan dagang pemerintah Raja William I pernah berinvestasi hampir 10 juta gulden untuk memicu pembukaan lahan yang lebih banyak di perkebunan Deli, Sumatera Timur. Jacobus Nienhuys, menjadi pengusaha swasta pertama yang tercatat berhasil melakukannya. 

Nienhuys merupakan pengusaha Belanda yang diberikan kuasa oleh Pieter van den Arend & Consortium, yang merupakan asosiasi pedagang Rotterdam. Awalnya mereka sekadar tengkulak tembakau di Jawa. Namun, setelah menginvestasikan uangnya dalam perusahaan Deli Maatschappij, perusahaannya justru dapat meraup untung lebih banyak dan sangat besar.

Tahun 1910-1920

Modal asing meningkat pesat secara instan setelah adanya UU Agraria. Investasi asing swasta membutuhkan masa persiapan dengan waktu beberapa dekade terlebih dahulu sebelum akhirnya mencapai titik yang berpengaruh. 

Titik baru tersebut baru terjadi sekitar tahun 1910, saat orang Inggris mulai melakukan perluasan pengaruh ekonomi ke wilayah jajahan Belanda.

Berdasarkan buku Netherlands India: A Study of Plural Economy, tercatat hampir 50% perusahaan pengelolaan kereta milik Inggris tersebar di Jawa pada tahun 1912. Saat itu perkebunan Deli, yang dimiliki pengusaha Inggris yang berdampingan dengan pengusaha Swiss dan Jerman, memiliki nilai investasi yang sama besarnya dengan pengusaha Belanda yang tiba setelah abad lebih dulu. 

Hal ini tentu saja membuat beberapa pengusaha Belanda merasa tersaingi. Sekitar tahun 1910, memang beberapa perusahaan swasta besar kebanyakan berpindah tangan ke orang Inggris dan Prancis.

Sekitar tahun 1910-1920-an, investasi swasta memang meningkat pesat. Tentu saja, nilai ini jauh di atas investasi milik pemerintah kolonial. Puncaknya di tahun 1930, nilai akumulasi aset asing yang telah tersebar di Nusantara sudah mencapai empat miliar gulden atau jika dihitung dengan uang sekarang sebesar 22 triliun rupiah.

Warbiyasak ya?

Tahun 1933-1940

Setelah Inggris dan Prancis menjadi investor asing yang gemilang, nilai investasi Belanda mengalami penurunan signifikan setelah depresi besar tiga tahunan. 

Namun, akhirnya kembali meningkat saat diberlakukannya kembali Ordonansi Krisis Impor. Dengan adanya kegiatan impor barang-barang asal Belanda yang memiliki harga tinggi ini, pemerintah kolonial langsung memastikan barang dari negara lain tidak bisa masuk dan membuat modal Belanda kembali ke posisi atas.

Perkiraan total investasi orang Belanda langsung melambung tinggi, mencapai 63%. Sisanya barulah berada di tangan para penguasa Inggris, Prancis, Amerika, Belgia, Tiongkok, dan Jepang.
Lalu, hingga 1940-an, investasi Belanda di Indonesia berhasil menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Investasi Asing Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, modal Belanda di Indonesia masih amat terasa kehadirannya. Ditambah tidak adanya keberpihakan kapital terhadap kalangan bumiputera memicu timbulnya kemarahan di kalangan para buruh. Sepanjang tahun 1957, terjadi aksi mogok massal yang dikenal dengan peristiwa Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Belum lagi saat itu, kegiatan investasi sempat berhenti yang membuat pemerintah Indonesia memikirkan pembangunan ekonomi yang hancur setelah perang. Semangat kemerdekaan masih mewarnai pemikiran dan kebijakan ekonomi nasional yang ada modal asing di dalamnya.

Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan dan Industri tahun 1951, menyusun Rencana Urgensi Ekonomi untuk mendorong industri menjadi penggerak perekonomian. Rencana Urgensi Ekonomi itu digunakan pada tiga kabinet selanjutnya, dengan pembangunan industri menjadi sasaran utama untuk melepaskan ketergantungan terhadap luar negeri. Nantinya, perusahaan asing baru bisa menanamkan modal di luar industri dengan syarat harus bekerja sama terlebih dahulu dengan perusahaan swasta nasional.

Akan tetapi, Rencana Urgensi Ekonomi dihapus pada tahun 1956, lalu diganti dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama Indonesia yang lantas disetujui parlemen 2 tahun kemudian. Hal ini tentu saja membuat aturan tersebut menjadi tidak relevan lagi.

Kemudian, terjadi revisi UU beberapa kali, hingga akhirnya sedikit demi sedikit kebijakan ini mampu menarik investor asing. Akan tetapi, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda membuat UU tersebut menjadi tak berarti. Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil membuat investor asing enggan masuk ke Indonesia.

Hal ini terus berlanjut hingga perubahan politik pasca G30S 1965 yang membawa perubahan arah ekonomi Indonesia. Pada tahun 1967, era Orde Baru merancang UU no. 1/1967 yang berisi berbagai insentif dan jaminan pada calon investor asing yang di dalamnya termasuk pasal mengenai masa bebas pajak dan jaminan tidak adanya nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional.

Singkat cerita, perjalanan menarik investor asing terus berlanjut eksistensinya di Indonesia hingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 yang memicu kericuhan masyarakat Indonesia sejak kemunculannya hingga disahkan oleh DPR. UU Cipta Kerja dinilai oleh pemerintah dapat menarik banyak investasi asing yang datang ke Indonesia, apalagi di tengah situasi pandemi Corona.

Menurut pemerintah, harapannya, investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi para pekerja di Indonesia yang kondisinya sedang kesulitan di masa pandemi Corona saat ini.

Itulah sejarah singkat mengenai investasi asing dari awal mulanya pada masa kolonial Belanda, kemudian memasuki era pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan hingga saat ini di tahun 2020.
Untuk menjabarkan sejarahnya memang dirasa tak cukup hanya sampai di sini. Namun, tentu saja hal ini memberikan arti bahwa investasi asing yang masuk ke Indonesia memiliki sejarah dan perjalanan yang cukup panjang dan tidak mudah untuk masuk dan berada di Indonesia.