Ini Dia Para Pahlawan Pembuat Kebijakan yang Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Corona, sudah banyak dilakukan oleh presiden Jokowi beserta jajarannya. Wabah Corona memang mendesak beberapa negara, termasuk Indonesia untuk bergerak cepat dalam mengatur strategi mempertahankan stabilitas ekonomi di negaranya masing-masing.

Pemerintah Indonesia sendiri selalu menempatkan beberapa keamanan dan keselamatan masyarakatnya sebagai prioritas utama, disamping harus menyeimbangkan kembali ketahanan ekonomi dalam menghadapi COVID-19. 

Perkembangan ekonomi nasional pasca penyebaran COVID-19 harus selalu diawasi dampaknya, terutama terhadap tingkat perekonomian negara hingga menghasilkan beberapa hasil positif pemulihan ekonomi dari pengawasan tersebut, yaitu:

  • Melemahnya nilai tukar Rupiah memang terjadi pada posisi year to date, akan tetapi akhirnya telah menguat kembali.
  • Indonesia mengalami peningkatan ekspor sebesar 2,9% pada bulan Maret lalu.
  • Terjadinya kenaikan investasi sebesar 8% pada kuartal I tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode tahun 2019.
  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah membaik setelah mengalami tekanan hebat.

Pandemi Corona memang bukan hanya mengakibatkan masalah kesehatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetapi juga membawa banyak implikasi ekonomi yang cukup luas sehingga negara memang seringkali menemukan banyak tantangan yang berat.

Berikut beberapa rincian kebijakan pemerintah dari berbagai tokoh dalam menangani masalah kesehatan dan perekonomian negara di masa pandemi.

Joko Widodo, Presiden Indonesia

Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh presiden dalam menangani COVID-19, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menanggulangi dampak yang disebabkan oleh Corona di Indonesia.

Perppu Presiden presiden ini diharapkan oleh dapat memberikan fondasi untuk menemukan langkah yang luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, kestabilan perekonomian hingga sistem keuangan, yaitu:

  • Menambahkan Dana APBN 2020, Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan APN senilai 405,1 triliun dalam menangani pandemi COVID-19 yang akan dialokasikan untuk beberapa sektor mulai dari kesehatan, sosial, perpajakan, hingga pemulihan ekonomi nasional.
  • Prioritas di Bidang Kesehatan, Pembelanjaan anggaran sebesar 75 triliun rupiah untuk bidang kesehatan telah diprioritaskan Jokowi untuk memenuhi beberapa keperluan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan dengan Alat Pelindung Diri (APD), pembelian alat kesehatan dan pendukung lainnya, intensif tenaga kesehatan, hingga santunan kematian tenaga medis
  • Kebijakan Prioritas Anggaran untuk Perlindungan Sosial, Presiden telah memprioritaskan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dengan beberapa program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan keringanan pembayaran tarif listrik dengan penambahan dana lebih besar. 
  • Kebijakan-Kebijakan yang Dibuat untuk Melindungi Masyarakat, Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan untuk melindungi warga dari resiko penularan virus Corona melalui Pembatasan Sosial Besar (PSBB), larangan mudik untuk mengantisipasi lonjakan dan memperbesar resiko penularan, dan relaksasi pembatasan sosial untuk mencegah situasi ekonomi yang semakin tidak kondusif.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan

Menteri Keuangan, Sri mulyani mengatakan bahwa pandemi Corona ini merupakan tantangan public policy. Pandemi ini menyebabkan aspek ekonomi dan sosial menjadi suatu pilihan yang sangat rumit untuk ia pilih.

Sri Mulyani menyebut telah melakukan perombakan APBN tahun 2020 karena mengalami perubahan sebanyak dua kali di masa pandemi dalam kurun waktu tiga bulan setelah disampaikannya Perppu dari Presiden yang telah mengalokasikan dana lebih dari 87 triliun.

Sri Mulyani melakukan langkah-langkah pengaturan anggaran untuk melakukan penangan pandemi hingga anggaran tahun ini defisit sebesar 6,34%. Anggaran tersebut ditujukan untuk:

  • Usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebesar 123, 46 triliun
  • Insentif usaha sebesar 120, 61 triliun
  • Kementerian/Lembaga pemerintah daerah sebesar 106,11 triliun
  • Kesehatan sebesar 87, 55 triliun
  • Pembiayaan korporasi hingga 53,55 triliun rupiah

Erick Thohir, Menteri BUMN

Erick Thohir, selaku Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Menteri BUMN, melakukan empat aksi strategis sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendukung program pemerintah, yaitu:

  • Insentif dan bantuan langsung dari PT PLN sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dengan memberikan subsidi listrik gratis untuk pelanggan 450 VA golongan kurang mampu dan memberikan diskon untuk daya 900 VA.
  • Melakukan restrukturisasi kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemic sebesar 120 triliun rupiah yang terdiri dari bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk, PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan bank BUMN lainnya.
  • Mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako dan bantuan langsung dari pemerintah menggunakan dan menyalurkan bantuan langsung tunai menggunakan bank Himbara dan PT POS untuk distribusi bansos sembako.
  • Stabilisasi stok dan harga makanan dalam membantu ketersediaan, kestabilan stok dan harga makanan pokok di pasaran.

Doni Monardo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB)

Doni Monardo sebagai Kepala BNPB sekaligus Komando Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, meminta agar semua kebijakan daerah yang terkait dengan COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

Ada beberapa kebijakan yang ia ambil di masa pandemi ini, yaitu:

  • Pemerintah daerah diimbau untuk mengambil kebijakan berpedoman social distancing dengan protokol yang telah diterapkan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, kegiatan ibadah, public, dan pembatasan acara keramaian, hingga proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara.
  • Melakukan berbagai macam langkah penguatan untuk fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah, Puskesmas, Rumah Sakit Swasta, dan penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing.
  • Peningkatan kapasitas pemeriksaan spesimen dan memperbanyak laboratorium untuk pengujian sampel di wilayah Indonesia.

Agus Supranto, Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan, Agus Supranto memiliki enam kebijakan strategis yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok agar tetap terpenuhi dan perdagangan berjalan dengan baik untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan strategis yang dibuat tersebut berpedoman dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Berikut kebijakan strategisnya: 

  • Melakukan realokasi dan refocusing anggaran sebesar 1,224 triliun untuk mendungkung penangan COVID-19 melalui stimulus ekonomi.
  • Melakukan stabilisasi harga dan jaminan stok barang untuk pemenuhan kebutuhan pokok dengan menjamin ketersediaan pasokan barang, memastikan distribusi barang, dan deregulasi kebijakan pangan.
  • Pengamanan penyediaan alat kesehatan dengan melakukan pelarangan ekspor bahan baku masker, alat pelindung diri, masker, hingga antiseptic.
  • Pemberian kebijakan melalui ekonomi non-fiskal dengan memberikan fasilitas ekspor dan impor kepada jasa logistic nasional.
  • Melakukan pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan online, salah satunya dengan menutup akun pedang online yang menjual alat kesehatan dengan harga yang sangat tinggi.
  • Melakukan penyederhanaan atau pengurangan Larangan Terbatas ekspor dan percepatan ekspor melalui National Logistics Ecosystem.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah selama pandemi ini akan selalu dilakukan evaluasi setiap minggunya. Hal ini dilakukan untuk menjadi pertimbangan mengambil langkah selanjutnya dan menjamin pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dari banyak kebijakan yang telah dibuat.

Apakah Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Sudah Efektif?

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator dalam periode Februari hingga September 2020, didapatkan hasil sebesar 66,3 %. Angka ini didapatkan berdasarkan uraian dari 60,5% masyarakat cukup puas dan 5,8% masyarakat sangat puas.

Survei ini melibatkan sebanyak 1.200 responden yang disebar di berbagai wilayah Indonesia menggunakan teknik pengumpulan data responden yang dilakukan secara acak berdasarkan demografi Indonesia.

Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani COVID-19 membuat masyarakat menjadi puas lantaran terus mengalami peningkatan persentase dari bulan Mei.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dinilai sangat efektif menyentuh masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat tertekan dari dampak COVID-19 ini melalui program bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Itulah beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh dalam menangani pandemi COVID-19. Kebijakan yang dibuat ditargetkan untuk penanganan kesehatan yang lebih baik serta pemulihan ekonomi bagi masyarakat dan kestabilan keuangan negara.