Kebijakan Ekonomi Negara-Negara di Dunia Saat Pandemi, Indonesia Seperti Apa?

Kebijakan ekonomi darurat gencar dilakukan sejumlah negara-negara di dunia akibat pandemi corona. Bagaimana tidak? Wabah COVID-19 yang tersebar di dunia sangat rentan membawa risiko resesi ekonomi global. 

Tiongkok, negara pertama yang mengalami wabah ini memang sudah mengalami penurunan tajam jumlah terinfeksi dan mulai melakukan proses pemulihan ekonomi domestik lebih dahulu. Akan tetapi, bagaimana dengan negara-negara lainnya, yang terdampak berikutnya? Khususnya bagi beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.

Beberapa negara maju di Eropa dan Amerika saja, saat ini menjadi tempat penyebaran wabah terbesar yang menggantikan Tiongkok. Langkah pembatasan mobilitas yang dilakukan berbagai negara, mulai dari kebijakan lockdown, membuat berbagai kegiatan ekonomi nyaris lumpuh.

Memang, pada masa pandemi seperti ini semua terkesan serba salah, apalagi di negara-negara berkembang. Memberlakukan lockdown juga sepertinya kurang tepat, karena ada banyak masyarakat yang harus menyambung hidup. Namun kalau tidak dilakukan pun, risiko penyebaran tinggi bisa memicu semakin banyaknya masyarakat yang terinfeksi.

Namun, beberapa negara di bawah justru telah melakukan beberapa strategi kebijakan ekonomi yang matang dan cukup ampuh dalam menghadapi kelumpuhan ekonomi akibat pandemi Corona.

Inilah mereka.

Malaysia Memberikan Kebijakan Ekonomi Bantuan Langsung Tunai

Malaysia menerapkan kebijakan dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada warganya saat lockdown. Bantuan tunai yang diberikan hanya sekali ini dikeluarkan oleh pemerintah sebesar RM 10 miliar atau setara dengan Rp38 triliun lebih pada warganya yang berpenghasilan rendah dan menengah. Selain itu, bantuan untuk sektor korporasi (RM50 atau Rp 190 triliun) dan usaha kecil dan menengah (RM 4,5 miliar atau Rp17 triliun) turut digaungkan oleh pemerintah Malaysia. 

Bukan hanya itu saja, pemerintah Malaysia mengeluarkan bantuan senilai RM 600 juta atau setara Rp2 triliun untuk layanan internet gratis pada semua pelanggannya pada April lalu. Dana yang diberikan pada Kementerian Kesehatan juga diberikan untuk membeli peralatan kesehatan sebesar RM 500 juta atau setara dengan sekitar Rp3 triliunan.

Singapura Menggunakan Dana Cadangan Negara

Singapura dikenal dengan negara modern dari sisi sosial maupun ekonominya. Singapura telah menyisihkan sekitar S$48 miliar atau sekitar Rp548 trilun untuk digunakan sebagai pendukung sektor usaha dan rumah tangga.

Singapura memang banyak belajar dari kasus wabah SARS sebelumnya, sehingga negara tersebut sudah siap dan sengaja menyimpan dana cadangan untuk menghadapi bencana, seperti COVID-19. Bahkan Singapura pernah mengumumkan kucuran dana sebesar Rp73 triliun untuk perawatan kesehatan dan penopang ekonomi di masa pandemik corona. 

Penggunaan dana cadangan ini bukan kali pertama yang dilakukan Singapura. Sejak terjadinya krisis keuangan global, Singapura telah menarik sekitar S$4,9 miliar. 

So, bisa kita lihat, bahwa kebijakan ekonomi Singapura untuk mengatasi dampak pandemi ini memang mengandalkan dari dana cadangan yang telah disiapkan jauh-jauh hari.

Jepang Menggunakan Paket Ekonomi Terbesar dalam Sejarah Negaranya

Jepang memiliki strategi kebijakan ekonomi yang cukup ampuh untuk mengatasi kelumpuhan ekonomi akibat virus Corona, yaitu dengan menggunakan paket ekonomi terbesar dalam sejarah negara tersebut lantaran mencapai ¥ 60 triliun atau sekitar Rp9.200 triliun di tengah-tengah ancaman resesi ekonomi di dunia.

Sebanyak ¥ 20 triliun dari jumlah total yang digunakan untuk mengatasi kelumpuhan ekonomi tersebut digunakan untuk stimulus kebijakan fiskal. Sedangkan, ¥ 10 triliun lebih yang dibagikan pada masyarakatnya dalam bentuk subsidi, tunai, hingga kupon. Paket ekonomi yang dikucurkan oleh negara Jepang kali ini nilainya memang sangat besar--bisa jadi yang paling besar--jika dibandingkan dana kucuran yang pernah dikeluarkan saat menghadapi krisis keuangan global di masa lalu.

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut membuat beberapa pasar metropolitan di Tokyo tetap buka dengan kucuran dana bantuan agar ekonomi di negara Jepang tetap stabil.
Australia Memberikan Subsidi Dana Perusahaan dan Para Pekerjanya

Akibat dampak pandemi, pemerintah Australia menggunakan langkah ‘hibernation’ atau menidurkan ekonomi negaranya sementara. Selama terjadinya hibernation, negara Australia memberikan kebijakan dengan bantuan untuk pekerja dan perusahaannya agar tidak gulung tikar.
Subsidi tersebut diberikan pada sekitar 6 juta pekerja di Australia dengan dana lebih dari Rp1000 triliun yang dibagi lagi ke dalam beberapa kebijakan lainnya. Para karyawan mendapatkan subsidi upah hingga AU$1.500 atau setara dengan Rp15 juta setiap dua minggunya yang dibayarkan selama enam bulan karena perusahaannya ditutup sementara.

Itulah beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan berbagai negara dalam usaha mereka mengatasi dampak akibat pandemi Corona. Lantas, bagaimana dengan negara Indonesia?

Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Wabah Corona

Ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia. 

Kebijakan yang dikeluarkan mulai dari stimulus subsidi listrik gratis untuk kalangan 450 VA hingga menaikkan anggaran untuk bantuan langsung. Negara Indonesia telah menyiapkan dana sebesar Rp405,1 triliun yang siap disalurkan dalam berbagai sektor. 

Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam usaha mengantisipasi penyebaran virus yang lebih masif dan bertahan di tengah kelumpuhan ekonomi, yaitu:

Dukungan Bidang Kesehatan

Dana sebesar Rp75 triliun dikucurkan oleh pemerintah untuk mendukung tenaga kesehatan mulai dari pengadaan APD atau alat pelindung diri, membeli alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di masa pandemik mulai dari reagen, ventilator, alat uji coba, hingga hand sanitizer. Selain itu, dilakukan perbaruan rumah sakit rujukan COVID-19 dengan pemberian santunan kematian pada perangkat medis hingga dana insentif tenaga kesehatan.

Pembebasan Tarif Listrik

Pemerintah telah membebaskan biaya bagi pelanggan listrik berdaya 460 VA dan diskon sebesar 50% bagi pelanggan berdaya 900 VA bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga telah menambahkan insentif perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah senilai Rp175.000. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok lainnya pun dikucurkan pemerintah sebesar Rp25 triliun.

Menaikkan Anggaran Kartu Pra Kerja

Menaikkan anggaran Kartu Pra Kerja selama masa pandemi, yaitu sebesar Rp20 triliun, dari semula hanya Rp10 triliun. Ditetapkan ada sekitar 5,6 juta orang yang akan mendapatkan bantuan dana tersebut melalui seleksi dengan insentif berupa pelatihan dan uang tunai.

Relaksasi Pajak

Relaksasi Pajak atau PPh impor untuk sektor tertentu juga telah diberlakukan. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dan penghasilan, yaitu senilai Rp200 juta dalam setahun, pun telah mengurangi PPh 25 menjadi 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak industri kecil menengah. Ditambah terjadinya penurunan tarif PPh hingga tahun 2022.

Keringanan KUR

Pemerintah juga memberikan kebijakan keringanan angsuran kredit usaha rakyat atau KUR, berupa keringanan pembayaran pokok dan bunga, yang memungkinkan nasabah mendapatkan jatah penundaan selama 6 bulan. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para pengusaha kecil.

Realokasi Anggaran

Realokasi belanja untuk penanganan COVID-19 pun telah dilakukan, dengan cara menjaga pengelolaan fiskal melalui refocusing dan realokasi belanja hingga melakukan penghematan belanja yang tidak prioritas. Dilakukan penghematan sebesar Rp190 triliun, termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.

Itulah kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Bagaimana pun, entah itu negara maju ataupun negara berkembang, semuanya telah berusaha dan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya agar bertahan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebab, setiap negara punya pertimbangan dan kebijakan yang tidak bisa dipukul rata untuk selalu sama dengan yang lainnya.